Pramono Anung dan Penggunaan Patwal Hanya Saat Resmi

Pramono Anung jarang menggunakan patwal hingga Semanggi

Pramono Anung dan Penggunaan Patwal Hanya Saat Resmi

Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta terpilih, mengungkapkan bahwa dia jarang menggunakan patroli dan pengawalan (patwal) dalam aktivitas sehari-harinya. Menurutnya, penggunaan patwal hanya dilakukan saat menghadiri kegiatan resmi.

Patwal hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden?

Terkait hal ini, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar penggunaan patwal untuk pejabat negara dibatasi, hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pramono menanggapi usulan ini dengan mengatakan bahwa dia sudah lama mendapatkan pengawalan dan jarang secara terus-menerus menggunakan patwal jika tidak ada kegiatan resmi.

Penggunaan Patwal Selama Menjabat Sebagai Sekretaris Kabinet

Pramono menjelaskan bahwa penggunaan patwal yang dia lakukan sudah berlangsung sejak dia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Selama menjabat menteri dua periode, patwal yang mengantarkannya hanya sampai Semanggi. "Kalau kamu perhatikan, saya pulang dulu sebagai Menteri dua periode, patwal saya itu pisah sama saya di Semanggi, habis itu saya menikmati aja sama sopir saya," ungkapnya.

Usulan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar penggunaan patwal untuk pejabat negara dibatasi. Menurutnya, pengawalan sebaiknya hanya diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden. Selain itu, ia juga mengusulkan agar layanan patwal dialihkan ke penggunaan angkutan umum, yang dinilai cukup representatif di Jakarta.

Angkutan Umum di Jakarta

"Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ungkap Djoko. Semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte. Ini membuktikan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata dan dapat diandalkan.

Pendapat Masyarakat Jakarta

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari masyarakat Jakarta terkait usulan MTI ini. Namun, banyak yang berpendapat bahwa penggunaan patwal oleh pejabat negara seharusnya memang dibatasi dan lebih difokuskan untuk presiden dan wakil presiden saja.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa setiap pejabat negara membutuhkan pengawalan untuk melindungi keselamatan mereka. Sehingga, perlu ada penyesuaian dan peninjauan ulang terkait penggunaan patwal ini.

.