RUU Minerba Inisiatif DPR atau Kerugian Rakyat?

Dalam RUU Minerba, disarankan agar perguruan tinggi dan UKM diberi izin mengelola tambang, selain ormas keagamaan.

RUU Minerba: Inisiatif DPR atau Kerugian Rakyat?

Pada Kamis (23/1/2025), rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR RI.

Rapat Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. RUU tersebut disetujui setelah setiap fraksi partai politik menyampaikan pandangannya secara tertulis kepada pimpinan DPR RI.

Pengerjaan RUU Minerba

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui revisi RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR pada Senin menjelang (20/1/2025) tengah malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Rapat tersebut berlangsung dalam satu hari dan dilakukan saat masa reses.

Sebagian besar anggota Baleg DPR baru mendapatkan naskah akademik RUU Minerba 30 menit sebelum rapat pleno yang digelar sekitar pukul 10.30 WIB pada hari yang sama.

Inti RUU Minerba

Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menyatakan bahwa ada empat inti dalam draf rancangan revisi UU tersebut. Salah satunya adalah pemberian izin untuk perguruan tinggi. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UKM) juga diusulkan memperoleh izin mengelola tambang dengan luas di bawah 2.500 hektare.

Menurutnya, pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi sejalan dengan usulan pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan secara prioritas. "Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian juga dengan perguruan tinggi," kata Bob Hasan dalam rapat pleno.

RUU ini tentunya mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung dengan alasan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun ada juga yang menentang karena khawatir akan kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh penambangan. Bagaimana tanggapan Anda?