Pemerintah Santai Hadapi Keputusan AS Tinggalkan Perjanjian Paris

Pemerintah berkomitmen menjaga perdagangan karbon internasional demi menekan emisi.

Pemerintah Santai Hadapi Keputusan AS Tinggalkan Perjanjian Paris

Yap, bener banget. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk keluar dari Paris Agreement atau Perjanjian Paris.

But, wait a minute. Apa sih Perjanjian Paris itu? Jadi, ini adalah perjanjian global yang ditandatangani oleh berbagai negara di dunia untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Tujuannya tentu saja untuk menghindari dampak terburuk dari krisis iklim.

Pemerintah Indonesia Tak Ambil Pusing

Nah, menanggapi keputusan Trump ini, pemerintah kita, melalui Kementerian Lingkungan Hidup (LH), nggak ambil pusing. Mereka bilang, kita gak tergantung sama AS, banyak partner kita yang lain.

Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Wahyu Marjaka, mengungkapkan hal itu tak berpengaruh terhadap perdagangan karbon internasional yang beberapa waktu lalu resmi dirilis pemerintah.

Perdagangan Karbon Tetap Jalan

Jadi, perdagangan karbon internasional tetap jalan, kan tujuannya untuk menekan emisi. Dalam hal ini, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memastikan perdagangan karbon tidak terlalu terdampak dengan langkah Trump.

Eddy menilai, keputusan Trump lebih berdampak terhadap Just Energy Transition Partnership (JETP), skema pendanaan untuk negara berkembang beralih dari energi fosil. Sebab, pemerintah AS yang paling banyak memberikan pendanaan tersebut.

Jadi, teman-teman, meski AS keluar dari Perjanjian Paris, kita sebagai warga negara harus tetap berkomitmen melakukan transisi energi dan menjaga lingkungan kita. Let's do it!