Keringanan Retribusi Bangunan, Bandung Sayang Warganya Berpenghasilan Rendah

Keringanan Retribusi Bangunan, Bandung Sayang Warganya Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Kota Bandung baru saja mengeluarkan sebuah inovasi kebijakan yang cukup mengejutkan. Melalui Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025, mereka menggratiskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan ini tidak hanya memberikan keringanan ekonomi bagi MBR, tetapi juga memastikan pembangunan di Kota Bandung lebih inklusif dan tertata. Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang ramah lingkungan.

Tak hanya itu, kebijakan ini juga mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah bagi MBR. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak.

Proses Pengajuan PBG

Pemerintah Kota Bandung juga memastikan bahwa proses pengajuan PBG ini cepat dan efisien. Masyarakat dengan penghasilan maksimal 7 juta per bulan untuk individu, serta maksimal 8 juta per bulan untuk pasangan menikah atau peserta Tapera, berhak mendapatkan fasilitas ini.

Prosedur pengajuan PBG ini dirancang rampung dalam waktu 180 menit. Bahkan, waktu tersebut bisa dipersingkat hingga satu jam jika mekanisme berjalan lancar.

Desain Rumah MBR

Sebagai bagian dari kebijakan ini, Pemkot Bandung menyediakan delapan tipe desain rumah sederhana, mulai dari tipe 22 hingga tipe 36, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi MBR. Luas bangunan maksimal 36 meter persegi untuk rumah umum atau rusun dan 48 meter persegi untuk rumah swadaya.

Bagaimana? Apakah ini menjadi kabar baik bagi kita semua? Semoga dengan kebijakan ini, masyarakat berpenghasilan rendah di Bandung dapat merasakan kehidupan yang lebih baik dan layak. Tetap semangat dan jaga kota kita tercinta ini!