Dedi Mulyadi Siap Bertemu Menteri ATRBPN Demi Sertifikat Pagar Laut Bekasi

Dedi Mulyadi Siap Bertemu Menteri ATR/BPN Demi Sertifikat Pagar Laut Bekasi

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa dirinya akan segera bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menelusuri asal sertifikat di pagar laut Bekasi.

Dedi juga memiliki dugaan bahwa lahan tersebut mengalami alih fungsi dari awalnya merupakan tambak, tetapi tidak terurus ditambah tergenang air laut yang naik. Fenomena serupa sebelumnya pernah terjadi di Kabupaten Karawang, dimana ada satu RW hilang dan kemudian menjadi laut.

Alih Fungsi Lahan

Menurut Dedi, alih fungsi lahan hingga muncul sertifikat bukan hanya terjadi di pesisir, tetapi juga sering terjadi di kawasan hutan atau pegunungan, tetapi tanpa penyelesaian konkret. Misalnya, petani dikasih tanah garapan di gunung, kemudian tanah garapan tersebut dijadikan sertifikat.

Pembangunan Dermaga

Pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terkait pagar laut di Bekasi, yang akan diselaraskan jika arah kebijakan dari Dinas Kelautan adalah membangun dermaga di kawasan tersebut. Jika memang dibutuhkan, pembangunan dermaga akan dilakukan oleh Pemprov dengan anggaran Rp 250 miliar di tahun 2026.

Untuk pembangunan dermaga tersebut, sudah ada sumbangan Rp 2,6 miliar ke kas daerah. Namun, Dedi akan melihat apakah perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan asas-asas keadilan. Jika ada, tidak ada salahnya mereka melakukan evaluasi.

Dampak bagi Masyarakat

Alih fungsi lahan ini tentu saja berdampak bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang mendiami kawasan pesisir. Selain berpotensi merusak ekosistem laut, alih fungsi lahan juga bisa mengancam mata pencaharian masyarakat sekitar yang mayoritas adalah nelayan.

Oleh karena itu, langkah Dedi Mulyadi ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar pagar laut Bekasi.